Kantor Konsultan Pajak Alfaomega Consultant

Posted in Artikel Pajak | Leave a comment

Konsultan Pajak

Seorang konsultan pajak sudah semestinya memberikan penjelasan yang jelas dan gamblang kepada clientnya. Di antara yang perlu dijelaskan olehnya adalah pengertian pajak, hingga komponen-komponen dalam pajak seperti NPWP, SPT Masa, SPT Tahunan dan yang pasti adalah bagaimana sistim perpajakan di Indonesia.

NPWP, SPT Masa, dan SPT Tahunan

Masih ingatkah anda saat membuka rekening di bank ada kolom isian untuk mengisikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP? Memang di beberapa bank ada yang tidak mewajibkan calon nasabahnya mengisi kolom pengisian NPWP sehingga tidak memilikinya pun tidak dirasa sebagai suatu permasalahan. Namun sebagaimana warga negara Indonesia yang taat hukum maka sebagai konsultan pajak kami menyarankan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, apalagi Anda sebagai seorang yang memiliki usaha baik melalui perseorangan maupun Badan hukumnya adalah Wajib. Semakin lama kebutuhan hidup kita makin beragam, dan persyaratan yang diperlukan saat ini sudah menysaratkan untuk memiliki NPWP.

 

Secara sekilas NPWP bisa tampak sebagai kewajiban seorang warga Negara untuk membayar pajak saja, namun bagi anda yang pernah ke konsultan pajak, pastinya akan diberikan pengarahan akan pentingnya NPWP bagi tiap warga Negara. Dengan kata lain, konsultan pajak akan memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya memiliki NPWP adalah sebuah kebutuhan bagi wajib pajak (WP) itu sendiri. Misalnya, beberapa bank mewajibkan calon nasabahnya untuk mengisikan NPWP-nya saat hendak membuka rekening sehingga kita bisa kerepotan jika tidak memiliki NPWP dan yang pasti saat ini apabila Anda tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi seperti 20% atau bahkan 100% lebih tinggi.

 

Selain menjelaskan kebutuhan tersebut, konsultan pajak anda sudah semestinya memberi tahu ataupun mengingatkan bahwa wajib hukumnya memiliki NPWP jika ingin mengikuti berbagai tender yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun syarat untuk memperoleh NPWP bisa dilihat pada website Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang bisa dilihat pada link berikut http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=98:hak-dan-kewajiban-wajib-pajak&id=916:kewajiban-wajib-pajak&option=com_content&Itemid=141.

 

Selain NPWP, penjelasan lain yang bisa didapatkan dari konsultan pajak adalah langkah selanjutnya setelah WP memperoleh NPWP, yakni menggunakan Surat Pembertahuan (SPT) untuk menghitung serta membayar (baik pajak, objek pajak, objek yang bukan merupakan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban) sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Info lain yang harus diberikan oleh seorang konsultan pajak adalah jenis SPT itu sendiri, yang terdiri dari dua macam SPT yakni 1) SPT Masa, dan 2) SPT Tahunan.

 

Macam SPT baik dalam pengertian WP, konsultan pajak, maupun dalam pengertian pemerintah haruslah sama di mana SPT Masa adalah surat pemberitahuan yang dimaksudkan untuk suatu masa pajak sementara SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang dimaksudkan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

 

Adapun cara pengisian dan pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan petunjuk langsungnya dapat ditanyakan pada konsultan pajak, namun yang pasti pengisian dan pelaporannya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan satuan mata uang Rupiah, yang kemudian dilaporkan atau diserahkan kepada Ditjen Pajak tempat WP terdaftar.

 

Untuk lebih jelasnya, format SPT dapat diunduh pada link berikut:

  1. Link SPT Tahunan Orang Pribadi

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=150

  1. Link SPT tahunan Badan

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=15

  1. Link SPT Masa PPh

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=152

  1. Link SPT Masa PPN

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=154

Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke konsultan pajak yang terdaftar via telepon 021 – 710 30 533 atau via email konsultan@alfaomegapajak.com

 

Alfaomega Consultant

Ruko Santa Monica Blok A10

Jl. Kelapa Cengkir Depan Sekolah Tarakanita

Gading Serpong – Tangerang

Indonesia 15311

 

Posted in Artikel Pajak | Leave a comment

Konsultan Pajak Indonesia

Jika membicarakan dunia perpajakan, kita tidak bisa lepas dari bahasan tentang konsultan pajak Indonesia. Mereka memiliki andil besar dalam membantu wajib pajak orang pribadi maupun wajib badan badan.

 

Sudah saatnya pemerintah mengambil sikap yang lebih tegas dalam menerapkan peraturan perpajakan. Sebab hingga 2010 masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak tertib melaporkan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pemerintah dari wajib pajak orang pribadi masih jauh dari target. Setidaknya masih ada kekurangan penerimaan dari lebih dari 160 trilyun. Mustinya hal tersebut turut menjadi tugas konsultan pajak Indonesia untuk mengingatkan ataupun menjelaskan pentingnya membayar pajak agar kelak tidak dikenai sanksi oleh pemerintah. Adapun peraturannya telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak pada 5/11/2010 No. SE-113/PJ/2010.

Istilah-istilah dalam dunia perpajakan yang harus dipahami baik oleh konsultan pajak Indonesia maupun masyarakat. Karena bagaimanapun juga sebagai warga Negara yang taat hukum, harus mengetahui dengan baik mengenai hak dan kewajiban terhadap peraturan perpajakan Indonesia.

Wajib pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang meliputi orang yang membayar pajak, orang yang melakukan pemotongan pajak, serta orang yang memungut pajak, yang memiliki hak serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana diketahui oleh setiap konsultan pajak Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban mendaftar guna memperoleh nomor unik wajib pajak (NPWP). Adapun wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan memiliki NPWP yakni pertama, orang pribadi yang memiliki usaha dan atau memiliki pekerjaan bebas. Kedua, orang pribadi yang meskipun tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas, tapi penghasilannya di atas penghasilan tidak terkena pajak, golongan ini wajib membayar pajak setidaknya hingga ahir bulan berikutnya.

 

Hal ketiga yang perlu disampikan oleh konsultan pajak Indonesian adalah wanita menikah yang dikenakan pajak secara terpisah dan oleh hakim sudah diputuskan berpisah atau memang sudah ada perjanjian tertulis tentang pemisahan penghasilan  dari harta. Keempat, Wajib Pajak Orang Pribadi yang antara tempat usaha dan domisilinya berbeda. Jika demikian selain wajib mendaftarkan dirinya di KKP yang wilayah kerjanya meliputi tempatnya berdomisili, juga mendaftar di KKP tempat usahanya dijalankan/dilakukan.

Setelah mengetahui siapa saja yang memiliki kewajiban memiliki NPWP, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan juga memiliki hak yang mungkin bisa disampaikan oleh konsultan pajak Indonesia, adapun haknya meliputi perlindungan akan kerahasiaan sehingga petugas pajak dilarang memberikan informasi yang telah disampaikan wajib pajak kepada Ditjen Pajak RI.

 

Disamping perlindungan kerahasiaan wajib pajak juga memiliki hak-hak sebagai berikut:

  1. Penundaan Pembayaran
  2. Pengangsuran Pembayaran
  3. Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
  4. Pengurangan PPh Pasal 25
  5. Pengurangan PBB
  6. Pembebasan Pajak
  7. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
  8. Pajak Ditanggung Pemerintah
  9. Insentif Perpajakan
  10. Penetapan, Keberatan, Banding & Peninjauan Kembali

 

Adapun detail dari hak-hak tersebut  diatur sesuai dengan perundang-undang, yang mana pastinya dimengerti betul oleh setiap konsultan pajak Indonesia.

Dimanapun Anda ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami konsultan pajak Indonesia yang terdaftar via telepon 021 – 710 30 533 atau via email konsultan@alfaomegapajak.com

 

Alfaomega Consultant

Ruko Santa Monica Blok A10

Jl. Kelapa Cengkir Depan Sekolah Tarakanita

Gading Serpong – Tangerang

Indonesia 15311

 

Posted in Artikel Pajak | Leave a comment

Jasa Konsultan Pajak

Ada banyak jasa konsultan pajak yang terdaftar dan membuka praktek di Indonesia. Anda dapat mengakses salah satu konsultan pajak yang terdaftar melalui website www.alfaomegapajak.com.

 

Situs tersebut menyediakan informasi dengan lengkap mengenai status sebagai Konsultan Pajak terdaftar dan membuka praktek jasa konsultan pajak di seluruh Indonesia. Pada situs dengan alamat www.alfaomegapajak.com ini anda bisa mengetahui jasa konsultan pajak melayani seluruh wilayah di Indonesia. Memiliki pengalaman berbagai bidang served industry seperti terdiri dari:

  1. Accounting/Audit/Taxation
  2. Trading with various bussiness
  3. Pharmacy
  4. Hospital
  5. Real Estate & Property Developer
  6. Advertising
  7. Aerospase/Aviation
  8. Agriculture/Forestry/Fishing
  9. Airline

10.  Architectural Service

11.  Fitness/Sport & Recreation

12.  Automotive

13.  Banking/Finance/Securities

14.  Business Analysis/Data Analysis

15.  Business Concultancy

16.  Business Development

17.  Chemical

18.  Education, dan

19.  Energy/Natural Resources/Oil and Gas.

 

Sedangkan untuk opsi provinsi, lengkap ada 33 provinsi seluruh Indonesia. Jika anda sedang membutuhkan jasa konsultan pajak jangan asal mencari konsultan pajak tetapi juga harus mempertimbangkan apakah sebagai orang yang memberikan jasa konsultan pajak sudah terdaftar. Kami sebagai konsultan pajak yang melakukan praktek jasa konsultan pajak kami telah memiliki ijin yang dikeluarkan oleh ditjen pajak.

 

Jika memang jasa konsultan pajak dibutuhkan, akan lebih baik sebelum memutuskan pergi ke tempat praktek kami atau menghubungi konsultan pajak, perlu terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan orang-orang yang mempunyai peran inti dalam pelaksanaan perusahaan. Harapannya setelah terjadi kesepakatan tentang konsultan pajak yang digunakan, tidak menimbulkan masalah yang diakibatkan adanya perbedaan pendapat dalam pemilihan jasa konsultan pajak.

 

Kami dalam memberikan jasa konsultan pajak berusaha untuk tidak saja tertuju pada persoalan – persoalan pajak yang Anda hadapi tetapi juga pada tujuan bisnis yang akan dicapai dengan mempertimbangkan juga segi hukum.

 

Jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami konsultan pajak yang terdaftar via telepon 021 – 710 30 533 atau via email konsultan@alfaomegapajak.com

 

Alfaomega Consultant

Ruko Santa Monica Blok A10

Jl. Kelapa Cengkir Depan Sekolah Tarakanita

Gading Serpong – Tangerang

Indonesia 15311

 

Posted in Artikel Pajak | Leave a comment

Kantor Konsultan Pajak Indonesia

Kantor Konsultan Pajak Indonesia

Saat ini setelah masa sunset policy banyak dari warga masyarakat yang sedikit – sedikit telah menyadari kewajiban sebagai wajib pajak walaupun memang belum 100% benar tetapi yang terpenting adalah sudah tumbuhnya kesadaran tersebut. Hal ini tidak terlepas dari gencarnya informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, baik melalui media – media cetak, radio, televisi dan juga internet melalui website www.pajak.go.id yang sangat informatif. Kantor Pelayanan Pajak sendiri sangat aktiv dalam membina wajib pajak dengan menunjukan pelayanan yang prima dan sangat cepat. Hal ini lah yang membuat warga sebagai wajib pajak tidak merasa takut atau bingung. Dalam era keterbukaan dan banyaknya informasi yang mudah dicari, terkadang wajib pajak merasa perlu menggunakan atau menyerahkan kepada pihak yang lebih ahli dalam perpajakan seperti kepada kantor konsultan pajak Indonesia, sekarang ini hampir semua perusahaan merasa perlu menggunakan jasa konsultan pajak tetapi sebelum menggunakan jasa konsultan pajak saat ini di Indonesia ada ketentuan untuk seseorang mendirikan Kantor KONSULTAN PAJAK Indonesia harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh DJP setelah lulus Brevet yang di selenggarakan oleh IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia). Kantor Konsultan Pajak Indonesia dalam hal ini kami memberikan jasa konsultasi pajak berupa Konsultasi Pajak, Administrasi Pajak baik pelaporan masa maupun Tahunan dalam pengisian SPT Tahunan, Kewajiban Perpajakan Masa adalah kewajiban melaporkan minimal SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 apabila telah terdaftar sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) maka harus melaporkan SPT Masa PPN.

So apabila masih ada yang masih diperlukan mengenai kewajiban – kewajiban apa saja dapat konsultasikan masalah perpajakan Anda kepada kami ALFAOMEGA CONSULTANT di 021 710 30 533

 

Salam Tim Konsultan Pajak ALFAOMEGA CONSULTANT – www.alfaomegapajak.com

 

 

Posted in Artikel Pajak | Leave a comment

Tax Consultant

Perhitungan Akurat Akuntansi Perpajakan ( Tax Accounting ) dalam Perusahaan

Akuntansi perpajakan diperlukan oleh semua perusahaan selain komersial akuntansi yang mengatur pembukuan keuangan perusahaan tersebut. Selain untuk mendokumentasikan aliran dana dalam pemenuhan kewajiban pajak, akuntansi perpajakan juga mempunyai beberapa fungsi dalam setiap perusahaan, seperti memudahkan perusahaan tersebut sebagai wajib pajak untuk mengisi SPT. Selain itu, akuntansi perpajakan juga akan memudahkan perusahaan untuk menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan yang didapat perusahaan tersebut dalam satu periode fiscal. Selanjutnya, akuntansi perpajakan tersebut juga akan menjadi informasi bagi perusahaan tentang keadaan ekonomi perusahaan serta hasil usaha sehingga akuntansi perpajakan tersebut dapat digunakan untuk analisis ekonomi perusahaan serta patokan dalam pengambilan keputusan.

Sebagaimana pembukuan keuangan biasa atau dalam akuntansi komersial, akuntansi perpajakan juga memerlukan sebuah konsistensi pada kualitas serta isi. Pembukuan tersebut harus di buat berdasarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya yang memuat kekayaan yang dimiliki perusahaan, modal, hutang, kewajiban, penjualan, pembelian, penghasilan, dan juga biaya. Akuntansi perpajakan tersebut harus disusun dengan benar dan jika tidak serta menyebabkan kesalahan pembayaran, maka sanksi yang akan diberikan akan sangat memberatkan, yaitu kenaikan jumlah pajak yang wajib dibayarkan, yaitu sebanyak 50% atau bahkan 200% dari kekurangan pajak yang kurang.

Untuk dapat memprediksikan berapa jumlah pajak yang harus anda bayarkan, sebuah perusahaan seharusnya mengetahui beberapa hal berikut sebelum menyusun akuntansi perpajakan. Hal yang pertama adalah tentang seberapa besar jumlah dana yang digunakan oleh sebuah perusahaan dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak tersebut. Akan lebih sempurna apabila perhitungan pajak tersebut diatur dengan benar di dalam akuntansi perpajakan.

Selanjutnya, akuntansi perpajakan yang berkualitas juga sebaiknya memperkirakan biaya yang akan timbul setelah pembayaran pajak dan berubahnya jumlah produksi. Tentu saja dengan perubahan jumlah produksi tersebut, perusahaan akan mengalami perubahan dalam proses produksi. Dan dengan pengaturan dan penyusunan akuntansi perpajakan yang baik, keadaan ekonomi perusahaan akan dapat terjaga dengan baik. Selain itu, jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan sebagai pajak untuk membiayai areal public di sekitar kota.

Karena begitu banyaknya hal yang dilihat oleh direktorat pajak sebelum menentukan pajak yang harus dibayar, keberadaan akuntansi perpajakan akan sangat membantu kelancaran perhitungan pajak serta akurasi pembayaran atau dana yang dikeluarkan sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan dalam pembayaran pajak tersebut. Itulah mengapa akuntansi perpajakan sangatlah dibutuhkan oleh setiap perusahaan.

Oleh karena begitu pentingnya akuntansi perpajakan tersebut serta pentingnya akurasi penyusunannya, semua perusahaan terutama dalam skala besar seharusnya mempunyai staf berkualitas yang dapat mengatur akuntansi perpajakan tersebut. Tentu saja kebutuhan perusahaan akan staf akuntansi perpajakan ini tidak hanya sebuah staf dengan kemampuan pembukuan saja. Akan tetapi, staf tersebut juga harus memahami banyak hal yang berhubungan dengan perpajakan, perundang – undangan serta peraturan yang mengatur perpajakan di Indonesia. Ini berarti, meski sebuah perusahaan menerima seorang staf akuntansi perpajakan dengan kualifikasi ilmu pembukuan, seharusnya kualifikasi staf tersebut dilengkapi dengan sertifikasi perpajakan. saat ini banyak perusahaan yang menyerahkan pemenuhan kewajiban perpajakannya ke tax consultant . Jadi, semua pekerjaaan dalam manajemen akuntansi perpajakan / tax management dapat terselesaikan dengan sempurna.

Tim konsultan Pajak ALFAOMEGA CONSULTANT
Registered Tax Consultant & Accounting Service

Posted in Artikel Pajak | Leave a comment

Pajak Badan

Pajak badan adalah salah satu wajib pajak yang ada di Indonesia hal ini sudah pasti di ketahui oleh semua Konsultan Pajak. Kewajiban yang pasti harus dilaporkan setiap bulan adalah SPT PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 apabila telah dikukuhkan menjadi PKP maka harus melaporkan SPT PPN sedangkan PPh Pasal 23 ataupun Pasal 4(2) melaporakan bila ada transaksi kewajiban pajak badan ini tentu sudah diketahui oleh konsultan pajak Indonesia.

Konsultan Pajak sekarang ini banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan yang terbanyak berada di Jakarta. konsultan-pajak itu sendiri harus memiliki ijin praktek atau dengan kata lain harus terdaftar dalam memberikan Jasa Perpajakan. untuk dapat memberikan jasa perpajakan di indonesia harus memiliki brevet nasional. hmmm ini mungkin kita sering melihat nama seseorang ditambahkan gelar BKP dibelakang namanya itu tandanya dia telah lulus atau memiliki brevet pajak.
Dalam menjalankan Usaha konsultan-pajak biasanya berbentuk orang pribadi ataupun dengan membentuk Badan hukum dengan mengajukan ijin praktek memberikan Jasa Perpajakan ke Ditjen Pajak .
Alfaomega consultant sendiri merupakan Kantor Konsultan PAJAK yang terdaftar di Indonesia yang memberikan bukan saja pelayanan Jasa Perpajakan tetapi juga Jasa Akuntansi . Pelayanan Jasa tersebut bukan ditujukan untuk yang memiliki Usaha dalam bentuk Badan Hukum tetapi juga termasuk Orang Pribadi yang memiliki Usaha dan sebagai karyawan.
AlfaOmega consultan sendiri melalui website www.alfaomegapajak.com berusaha memberikan update perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Posted in Artikel Pajak | Leave a comment

Pajak

www.alfaomegapajak.com adalah merupakan situs/website yang dimiliki oleh alfaomega consultant yang bergerak di bidang pajak.
Pajak merupakan suatu hal yang harus dihadapi oleh setiap orang di setiap negara tidak terkecuali di indonesia. Pajak memiliki berbagai perangakat dimulai dengan undang – undang, peraturan pelaksanaan dll.
sebagai wajib pajak kita memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan dengan segala macam sistemnya salah satu bentuk pelaporan yaitu dengan sarana SPT baik secara manual atau dengan cara online baik itu pelaporan SPT tahunaan ataupun SPT Masa.
Indonesia dalam perpajakan menganut sistem self assessment dimana kita melaporkan penghasilan dengan menghitung sendiri PPh yang terhutang dan melaporkan pajak yang terhutang ke KPP dimana terdaftar atau melalui drop box pada saat SPT Tahunan.
Pelaporan pajak itu sendiri tidak terlepas dari laporan keuangan yang dihasilkan dari bagian akuntansi perusahaan, yang disana dapat juga digambarkan berapa barang/jasa yang di jual, biaya payroll yang dikeluarkan, pph yang terhutang, dll.
Payroll atau biaya gaji harus dihitung pajak nya sehingga karyawan kita dapat menerima tax home pay yang memang sudah terbayarkan pph nya.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PPN atas kegiatan membangun sendiri

PPN atas kegiatan membangun sendiri

Perubahan perpajakan yang dinamis membawa perubahan – perubahan yang mendasar dimana adanya perubahan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) No. 42 Tahun 2010 dari hal tersebut mengakibatkan perubahan juga dalam peraturan – peraturan dibawahnya baik Peraturan menteri keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER), dll.

Salah satu perubahannya adalah PPN atas kegiatan membangun sendiri. Hal ini membawa dampak tersendiri baik bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

A. Pengertian
Pengertian membangun sendiri menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2010 adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

B. Tarif PPN Membangun Sendiri
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2010 menyatakan bahwa PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak. DPP itu sendiri adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Dengan kata lain tarif efektif PPN atas kegiatan membangun sendiri sebesar 4%.

C. Batasan Luas dikenakan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
Perubahan – perubahan dalam hal batasan luas bangunan yang dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah beberapa kali berubah :
1. Tahun 2001 dengan dasar hukum KMK No. 554/KMK.04/2000 tgl 22 Desember 2000 yang berlaku mulai 1 Januari 2001. Dalam KMK ini, kegiatan membangun sendiri yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 400 m2 (empat ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen
2. Tahun 2002 dengan dasar hukum KMK No. 320/KMK.03/2002 tgl 28 Juni 2002 yang berlaku mulai 1 Juli 2002. kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanent
3. Tahun 2010 dengan dasar hukum PMK No. 39/PMK.03/2010 tgl 22 Februari 2010 yang berlaku 1 April 2010. luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (tiga ratus meter persegi).
D. Saat Terhutang
Saat terhutangnya adalah pada saat mulai dibangunnya bangunan.
Lalu bagaimana perlakuan untuk pembangunan yang dilakukan secara bertahap ?
Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
Dimana harus disetor kan ?
Tempat PPN terutangnya adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Bagi yang sedang melakukan kegiatan pembangunan rumah atau renovasi hal – hal diatas perlu menjadi perhatian agar tidak terkena sanksi denda yang mengakibatkan bertambahnya pengeluaran – pengeluaran yang mungkin diluar rencana ketika membangun rumah.

Tim konsultan pajak Alfaomega Consultant

http://alfaomegapajak.com/

konsultasi pajak lebih lanjut untuk mendapatkan solusi pajak yang terbaik maka hubungi kami di 021 710 30 533

Posted in Artikel Pajak | Leave a comment

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahun (SPT) tepat waktu sesuai dalam jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 undang – undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 masing – masing yang berbunyi :

“a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
c. atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.”

Dan
“Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Akan dikenakan denda dengan perincian sebagai berikut :
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Tetapi ada pengecualian atas sanksi tersebut terhadap :
a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
c. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
e. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk menghindari hal – hal tersebut diperlukan suatu manajemen pajak yang baik dimana kita harus memperhatikan jatuh tempo pelaporan pajak dan memperhatikan dengan seksama dan detail. Contoh masalah yang mungkin orang bilang sepele adalah tanda tangan surat pemberitahuan terkadang kita menyepelekan masalah ini tetapi ketika pada waktunya laporan pajak sudah mendekati akhir dan penandatangan SPT tidak ada baik direktur maupun pengurusnya yang mengakibatkan terjadinya penundaan pelaporan pajak yang mengakibatkan sanksi atau denda pajak tersebut diatas.
Manajemen pajak harus memperhatikan juga mengenai dokumentasi perpajakan, penyimpanan dokumen – dokumen perpajakan, dll.

Tim konsultan pajak Alfaomega Consultant

http://alfaomegapajak.com/

konsultasi pajak lebih lanjut untuk mendapatkan manajemen perpajakan yang terbaik maka hubungi kami di 021 710 30 533

Posted in Artikel Pajak | Leave a comment